Present By:
KELOMPOK 2 (Aulia Hasanah, Indah K. Dewi, Resty Agustina)
A. SISTEM
AKUNTANSI DI BEBERAPA NEGARA MAJU
Standar Akuntansi adalah regulasi
aturan (termasuk pula hukum dan anggaran dasar) yang mengatur penyusunan
laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi
standar akuntansi. Dapat dikatakan standar akuntansi merupakan hasil dari
penetapan standar, meskipun praktiknya tidak sesuai dengan standar.
Empat (4) Alasan mengapa praktik
tidak sesuai dengan standar yaitu :
- Di kebanyakan negara hukuman atas ketidakpatuhan dengan akuntansi resmi cenderung lemah dan tidak efektif. Perusahaan tidak selalu mengikuti standar-standar yang ada jika tidak dipaksa.
- Secara suka rela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan.
- Beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukannya operasi dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik.
- Di beberapa negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dan bukan untuk laporan konsolidasi.
Penetapan standar akuntansi melibatkan
gabungan kelompok sektor swasta yang meliputi profesi akuntansi, pengguna dan
penyusun laporan keuangan, para karyawan dan kelompok publik yang meliputi
badan-badan seperti otoritas pajak, kementrian yang bertanggungjawab atas hukum
komersial dan komisi pasar modal. Pasar saham yang merupakan sektor swasta atau
publik (tergantung negaranya) juga mempengaruhi proses tersebut dan bisa berada
pada pihak sektor umum atau swasta, bergantung pada negaranya. Peran dan
pengaruh kelompok-kelompok ini dalam menyusun standar akuntansi berbeda di
setiap negara. Hal ini yang menjelaskan mengapa standar akuntansi berbeda di
seluruh dunia.
Dalam bab sebelumnya telah
dijelaskan, Akuntansi sesuai sistem hukum suatu negara diklasifikasikan menjadi
2, yaitu akuntansi hukum umum dan hukum kode. Akuntansi atas kewajaran
penyajian biasanya dihubungkan dengan negara hukum umum, sedangkan akuntansi
pemenuhan legal biasanya ditemukan dalam negara hukum kode. Perbedaan ini
berlaku dalam susunan standar, dalam sektor swasta cukup berpengaruh dalam
kewajaran penyajian di negara hukum umum. Sedangkan sektor publik relatif lebih
berpengaruh pada pemenuhan legal di negara hukum berkode. Audit menyejajarkan
sistem hukum dan peran serta tujuan pelaporan keuangan. Profesi auditing
cenderung dapat mengatur sendiri di negara-negara yang menganut penyajian wajar
(khusus yang dipengaruhi Inggris) dan auditor lebih dapat melakukan pertimbangan
apabila tujuan audit adalah untuk melakukan atestasi terhadap kewajaran
penyajian laporan keuangan. Sedangkan di negara hukum kode, profesi auditing
cenderung diatur oleh negara karena tujuan utama audit adalah memastikan bahwa
catatan dan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum.
B. ENAM SISTEM AKUNTANSI NASIONAL
1. Prancis
Prancis merupakan pendukung utama penyeragaman
akuntansi nasional di dunia. Kementrian Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable
General (Undang-Undang Akuntansi Nasional) resmi yang pertama pada bulan
September 1947. Sebuah ketentuan yang telah direvisi mulai berjalan pada tahun
1957. Revisi selanjutnya dari ketentuan tersebut dibuat pada tahun 1982 dibawah
pengaruh Fourth Directive Uni Eropa. Pada
Tahun 1986, rencana tersebut diperluas untuk melaksanakan persyaratan Seventh Directive Uni Eropa terhadap
laporan keuangan konsolidasi dan direvisi lagi pada tahun 1999.
Plan
Comptable General berisi:
·
Tujuan dan prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan
·
Definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham,
pendapatan dan beban
·
Aturan-aturan valuasi (penilaian) dan pengakuan
· Daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya,
dan ketentuan tata buku lainnya yang telah distandarisasi
·
Contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya
Akuntansi di Prancis sangat
terkait dengan kode sehingga sangat mungkin melewatkan fakta bahwa legislasi
hukum komersial (Code de Commerce)
dan hukum pajak sebenarnya menentukan banyak praktek akuntansi dan pelaporan
keuangan di Prancis. Dasar utama aturan akuntansi adalah Hukum Akuntansi 1983
dan Dekrit akuntansi 1983 yang memuat Plan Compatible General wajib digunakan
seluruh perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki manual akuntansi. Undang-undang
komersial dalam Code de Commerce
memiliki ketentuan akuntansi dan laporan yang luas. Persediaan aset dan utang
tahunan diperlukan. Tinjauan yang baik dan benar untuk laporan keuangan harus
diberikan, dan catatan akuntansi tertentu diberikan peranan khusus dalam
kelanjutan hukum tertentu. Catatan akuntansi, yang secara hukum memberikan
bukti dan verifikasi dianggap sebagai sumber informasi untuk pengambilan
keputusan.
Setiap perusahaan harus memuat
sebuah panduan akuntansi jika dianggap perlu untuk memahami dan mengatur proses
akuntansi. Pada tingkat minimum, panduan tersebut meliputi grafik keuangan dan
penjelasan tentang keseluruhan sistem akuntansi, deskripsi semua prosedur
pengolahan dan pengaturan data, sebuah pernyataan komprehensif tentang
prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari laporan keuangan tahunan dan prosedur yang
digunakan dalam mandat akuntansi persediaan tahunan. Undang-undang perpajakan
juga sangat mempengaruhi akuntansi di prancis. Pengeluaran bisnis bisa
dikurangi untuk pajak hanya jika benar-benar dibukukan dan dituliskan dalam
laporan keuangan tahunan.
Ciri khusus akuntansi di Perancis
adalah terdapatnya dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara
tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasikan.
Meskipun akun-akun perusahaan secara tersendiri harus memenuhi ketentuan
pelaporan wajib, hukum memperbolehkan perusahaan Perancis untuk mengikuti
Standar Pelaporan Keuangan internasional (IFRS). Alasannya, banyak perusahaan
multi-nasional dari Perancis yang mencatat sahamnya di luar negeri.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Lima organisasi utama yang terlibat
dalam proses penetapan standar di Prancis adalah:
1.
Counseil National
de la Comptabilite atau CNC (Badan Akuntansi Nasional)
2.
Comite de la
Reglemetation Comptable atau CRC (Komite Regulasi Akuntansi)
3.
Autorite des
Marches Financiers atau AMF (Otoritas Pasar Keuangan)
4.
Ordre des
Experts-Comptables atau OEC (Institut Akuntan Publik)
5.
Compagnie
Nationale des Commissaires aux Comptes atau CNCC (Institut Nasional
Undang-Undang Auditor)
CNC mengonsultasikan
masalah-masalah akuntansi yang memerlukan regulasi, tapi tidak memiliki
kekuatan pengaturan atau pelaksanaan. Sebagian besar pekerjaan teknis CNC
dilakukan oleh komite dan staf anggota CNC. Penunjukan dalam CNC sangat
bergengsi dan rekomendasinya sangat berbobot. Oleh karena kebutuhan akan cara
penyediaan otoritas pengaturan yang luwes dan cepat untuk standar akuntansi,
CRC didirikan pada tahun 1998. CRC mengubah peraturan dan rekomendasi CNC
menjadi regulasi yang mengikat. CRC memiliki kekuatan pengaturan yang
sebenarnya.
Perusahaan-perusahaan Prancis
secara tradisional kurang bergantung pada pasar modal daripada sumber-sumber
keuangan lainnya. AMF mengawasi masalah-masalah pasar yang baru dan operasi
modal regional dan nasional. AMF memiliki otoritas untuk mengeluarkan aturan
laporan dan pengungkapan tambahan untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar.
Di Prancis profesi akuntansi dan
auditing sejak dahulu telah terpisah. Akuntan dan auditor Prancis diwakili oleh
kedua lembaga, yaitu OEC dan CNCC, meski terdapat sejumlah orang yang menjadi
anggota keduannya. Sesungguhnya, 80% akuntan dengan kualifikasi di Perancis
memiliki kedua klasifiksi tersebut. Dua lembaga profesional memiliki hubungan
dekat dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kedua terlibat dalam
pengembangan standar akuntansi melalui CNC dan CRC dan keduanya mewakili
Prancis di IASB.
Laporan Keuangan
Perusahaan
Prancis harus melaporkan berikut ini :
1.
Neraca
2.
Laporan laba rugi
3.
Catatan atas laporan keuangan
4.
Laporan direktur
5.
Laporan auditor
Laporan keuangan seluruh
perusahaan perseroaan dan perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya yang
melebihi ukuran tertentu harus diaudit. Perusahaan besar juga harus menyiapkan
dokumen yang terkait dengan pencegahan kebangkrutan usaha dan sebuah laporan
sosial, yang keduanya hanya terdapat di Prancis.
Ciri utama pelaporan di Prancis
adalah ketentuan mengenai penulisan catatan kaki yang ekstensif dan detail yang
meliputi hal-hal berikut :
•
Penjelasan mengenai aturan pengukuran yang digunakan (misalnya kebijakan
akuntansi)
• Perlakuan akuntansi untuk pos-pos dalam mata
uang asing
• Laporan perubahan aktiva tetap dan depresiasi
• Detail provisi
• Detail revaluasi yang dilakukan
• Analisis piutang dan utang sesuai masa jatuh
tempo
• Daftar anak perusahaan dan kepemilikan saham
•
Jumlah komitmen pensiun dan kepentingan pengunduran diri lainnya
• Detail pengaruh pajak pada laporan keuangan
• Rata-rata jumlah karyawan sesuai golongan
• Analisis pendapatan menurut aktivitas dan
geografis
Pengukuran akuntansi
Perusahaan-perusahaan Prancis yang
terdaftar mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka dan
perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar juga mempunyai pilihan ini. Namun
semua perusahaan Prancis harus mengikuti regulasi tetap dari ketentuan pada tingkat
perusahaan pribadi. Akuntansi untuk perusahaan pribadi merupakan dasar hukum
untuk membagikan dividen dan menghitung penghasilan wajib pajak.
Aset-aset berwujud biasanya
dihitung berdasarkan nilai perolehan. Aset-aset tetap didepresiasikan menurut
ketentuan pajak menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun. Persediaan
harus dihitung pada nilai terendah atau nilai yang dapat dicapai dengan
menggunakan metode FIFO atau metode rata-rata tertimbang.
2. Jerman
Iklim akuntansi Jerman terus berubah
sejak akhir Perang Dunia II. Pada masa itu, akuntansi bisnis menekankan daftar
akun nasional dan seksional (seperti di Prancis). Commercial Code menetapkan beragam prinsip tentang pembukuan yang
rapi dan audit yang mandiri. Pada awal tahun 1970-an, uni Eropa (UE) mulai
mengeluarkan direktif harmonisasi, yang harus diadopsi oleh negara-negara
anggotanya ke dalam hukum nasional. Direktif Uni Eropa yang keempat, ketujuh,
kedelapan seluruhnya masuk kedalam hukum Jerman melalui UU Akuntansi
Komprehensif yang diberlakukan pada tanggal 19 Desember 1985.
Karakteristik fundamental ketiga dari
Akuntansi di Jerman adalah ketergantungannya terhadap anggaran dasar dan
keputusan pengadilan. Selain kedua hal itu tidak ada yang memiliki status
mengikat atau berwenang. Untuk memahami akuntansi di Jerman, seseorang harus merhatikan
HGB (German Commercial Code) dan kerangka
hukum kasus yang terkait.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Sebelum tahun 1998, Jerman tidak
memiliki fungsi penetapan standar akuntansi keuangan sebagaimana yang dipahami
di negara-negara berbahasa Inggris. Undang–undang tentang pengendalian dan
transparansi tahun 1998 memperkenalkan keharusan untuk mengakui badan swasta
yang menetapkan standar nasional untuk memenuhi tujuan berikut :
·
Mengembangkan rekomendasi atas penerapan standar
akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi
·
Memberikan nasihat kepada Kementrian Kehakiman atas
legislasi akuntansi yang baru
·
Mewakili Jerman dalam organisasi akuntansi
internasional, Seperti IASB.
German Accounting Standards Committee (GASC)
didirikan tidak lama setelahnya dan selanjutnya diresmikan oleh Menteri
Kehakiman sebagai otoritas penyusun standar Jerman. GASC mengawasi German Accounting Standards Board (GASB)
yang melakukan pekerjaan teknis dan mengeluarkan standar akuntansi. Sistem
penyusunan standar akuntansi Jerman secara umum sama dengan sistem yang
digunakan di Inggris dan Amerika Serikat dan sama dengan IASB. Namun standar
GASB merupakan rekomendasi otoriter yang hanya berlaku untuk laporan keuangan
gabungan. Semenjak pendiriannya, GASB telah mengeluaran German Accounting Standards (GAS). Pada tahun 2003, GASB menerapkan
strategi baru yang menyejajarkan program kerjanya dengan upaya IASB untuk
mencapai sebuah pemusatan standar akuntansi global. Perubahan ini mengakui
adanya persyaratan Uni Eropa untuk IFRS bagi perusahaan-perusahaan yang
terdaftar.
Financial
Accounting Control Act (Bilkog) didirikan pada tahun 2004 untuk
meningkatkan kepatuhan persyaratan laporan keuangan Jerman dan IFRS oleh
perusahaan-perusahaan terdaftar. Undang-undang tersebut membuat dua susunan
sistem pelaksanaan. Dewan sektor swasta (Financial
Reporting Enforcement Panel) dan dewan pengaturan sektor publik (Federal Financial Supervisory Authority).
Akuntansi publik resmi di Jerman disebut Wirtschaftprufer
(WPs) atau pemeriksa perusahaan. Dengan standar internasional, profesi audit
(akuntansi) Jerman adalah kecil. Accounting Act tahun 1985 memperluas
persyaratan audit untuk lebih banyak perusahaan. Hasilnya, dewan auditor
susunan kedua dibentuk. Orang-orang ini dikenal dengan pemeriksa buku sumpah (Vereidigte Buchprufer), hanya diizinkan
untuk mengaudit perusahaan kecil dan menengah. Laporan audit Jerman lebih
menekankan pada kepatuhan persyaratan daripada tinjauan yang baik dan benar.
Laporan Keuangan
Undang–Undang Akuntansi tahun 1985
secara khusus menentukan isi dan bentuk laporan keuangan yang meliputi :
1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Catatan atas laporan keuangan
4. Laporan manajemen
5. Laporan auditor
Keistimewaan sistem laporan keuangan
di Jerman adalah adanya laporan secara pribadi dari auditor kepada dewan
direktur pengelola perusahaan dan dewan pengawas perusahaan, untuk tujuan
konsolidasi, seluruh perusahaan dalam kelompok tersebut harus menggunakan
prinsip akuntansi dan penilaian yang sama. Laporan ini mengomentari prospek
masa depan perusahaan, khususnya mengenai faktor-faktor yang bisa mengancam
kelangsungan usaha. Laporan ini merupakan informasi perusahaan dan tidak
diberikan untuk pemegang saham.
Semua
perusahaan, bukan hanya yang terdaftar, bisa menggunakan IFRS dalam menyusun
laporan keuangan gabungan mereka. Namun, laporan keuangan perusahaan pribadi
harus mengikuti persyaratan HGB. Perusahaan memiliki pilihan untuk mengeluarkan
laporan keuangan perusahaan pribadi menurut IFRS untuk tujuan informasional.
Pengukuran Akuntansi
GAS lebih ketat bila dibandingkan
dengan HGB dalam hal laporan keuangan konsolidasi, menurut GAS 4, metode
revaluasi harus digunakan, sedangkan aktiva dan kewajiban yang diperoleh dalam
penggabungan usaha harus direvaluasi menjadi nilai wajar dan kelebihan yang
tersisa dialokasikan menjadi goodwill. Goodwill diamortisasi selama masa tidak
lebih dari 20 tahun dan diuji untuk penurunan nilai tiap tahunnya.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya,
perusahaan–perusahaan Jerman sekarang dapat memilih untuk menyusun laporan
keuangan konsolidasi sesuai dengan aturan Jerman sebagaimana dijelaskan di
atas, standar akuntansi internasional, atau GAAP AS. Ketiga pilihan tersebut
dapat ditemukan dalam praktik dan para pembaca laporan keuangan Jerman harus
berhati-hati untuk mencari tahu standar akuntansi manakah yang digunakan.
3. Jepang
Akuntansi dan laporan keuangan di
Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional. Untuk
memahami akuntansi Jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik usaha dan
sejarah Jepang. Perusahaan–perusahaan Jepang saling memiliki ekuitas saham satu
sama lain, dan sering kali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Keterhubungan
daerah investasi industri konglomerat raksasa ini disebut sebagai keiretsu. Bentuk
bisnis keiretsu telah ditransformasi saat Jepang mengambil alih perbaikan struktural
yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun
1990-an. Krisis keuangan yang mengikuti “pergerakan ekonomi” Jepang juga
disebabkan oleh review standardisasi laporan keuangan Jepang.
Akuntansi “Big Bang” mulai ditunjukan
di akhir tahun 1990-an untuk menciptakan perekonomian Jepang yang sehat
sehingga perusahaan menjadi lebih transparan dan membawa jepang ke arah
standardisasi sosial.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Pemerintah nasional masih memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi
didasarkan pada tiga badan hukum: undang-undang perusahaan (company law), undang-undang pertukaran
dan sekuritas (securities and exchange
law), undang-undang pajak penghasilan perusahaan (corporate income tax law). Ketiga badan hukum ini saling
berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Praktisi terkemuka Jepang
menggambarkan situasi tersebut sebagai “sistem legal triangular”.
Kepemilikan perusahaan publik harus
memenuhi persyaratan lanjutan dari undang-undang pertukaran dan sekuritas
(SEL), yang diatur oleh Financial
Services Agency (FSA). SEL dibentuk setelah Securities Act AS bekerja pada perang
dunia II. Tujuan utama SEL adalah untuk menyediakan informasi bagi pembuat
keputusan investasi. Hingga kini terdapat lembaga penasihat khusus terhadap FSA
yang bertanggung jawab mengembangkan standardisasi pembukuan berdasarkan SEL.
Lembaga tersebut adalah Business
Accounting Deliberation Council (BADC), sekarang menjadi Business Accounting Council (BAC).
Perubahan besar muncul pada tahun 2001
dengan dibentuknya Accounting Standards
Board of Japan (ASBJ). ASBJ memiliki tanggung jawab utama untuk
mengembangkan standardisasi pembukuan serta panduan implementasinya di Jepang.
ASBJ berkolaborasi dengan IASB dalam mengembangkan IFRS untuk menghilangkan
perbedaan yang ada antara IFRS dengan standardisasi pembukuan Jepang.
Standardisasi pembukuan Jepang tidak boleh bertentangan dengan hukum komersial.
Oleh karena itu, triangulasi standardisasi pembukuan, undang-undang perusahaan
dan undang-undang perpajakan masih tetap menjadi gambaran dari laporan keuangan
Jepang.
Laporan
Keuangan
Perusahaan yang didirikan menurut undang-undang
perusahaan diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat
persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham, yang berisi hal-hal berikut :
1. Neraca
2. Laporan Laba rugi
3. Laporan atas perubahan ekuitas
pemegang saham
4. Laporan Bisnis
5. Jadwal terkait
Catatan yang
melengkapi neraca dan laporan laba rugi menggambarkan kebijakan akuntansi dan
menyediakan tambahan lain, seperti pada negara-negara lain. Laporan bisnis
berisikan ringkasan sistem bisnis dan pengendalian internal mereka, serta
informasi mengenai operasional, posisi keuangan, dan hasil operasional. Beberapa
jadwal pendukung berisi informasi yang disiapkan untuk satu tahun pada dasar
induk perusahaan dan diaudit oleh auditor yang berwenang.
Pengukuran Akuntansi
undang-undang perusahaan mewajibkan
perusahaan perusahaan besar untuk menyusun laporan konsolidasi, perusahaan yang
mencatat saham harus menyusun laporan konsolidasi sesuai dengan SEL. Akun
perusahaan secara terpisah merupakan dasar bagi laporan konsolidasi dan umumnya
prinsip akuntansi yang sama digunakan untuk keduannya. Anak perusahaan
dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara langsung dan tidak langsung
mengendalikan kebijakan keuangan dan operasionalnya. Metode penyatuan saham
(polling in interest) untuk bisnis gabungan digunakan pada situasi tertentu
saja dimana tidak ada perusahaan yang mengontrol perusahaan lainnya. Goodwill dihitung
dengan dasar harga pasar aset bersih yang didapatkan dan diamortisasi selama
maksimum 20 tahun. Aset tetap dinilai pada biaya dan didepresiasi yang berkenaan
dengan hukum perpajakan. Metode declining-balance
(saldo menurun) merupakan metode depresiasi yang paling umum. Aset bersih juga
diuji dengan penurunan nilai.
4. Belanda
Akuntansi Belanda memiliki beberapa
paradoks yang menarik. Belanda memiliki ketentuan akuntansi dan persyaratan laporan
keuangan yang cukup bebas tapi standar praktik profesional yang sangat tinggi.
Belanda merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya berorientasi pada
penyajian wajar. Laporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas
terpisah. Inggris dan Amerika Serikat telah memengaruhi akuntansi Belanda
seperti negara-negara Benua Eropa lainnya.
Akuntansi di Belanda dianggap sebagai
sebuah cabang ekonomi bisnis. Akibatnya banyak pemikiran ekonomi yang
dicurahkan untuk topik-topik akuntansi dan khususnya pada pengukuran akuntansi.
Jadi pemikiran akademis memiliki pengaruh besar dalam praktik yang berjalan. Belanda
juga menerima pemikiran asing atau ide-ide dari luar.
Belanda merupakan salah satu pendukung
pertama atas standar internasional untuk akuntansi dan laporan keuangan, dan
pernyataan IASB menerima perhatian besar dalam menentukan praktik yang bisa diterima.
Belanda juga merupakan rumah bagi beberapa badan usaha multinasional besar
dunia seperti Philips, Royal Dutch Shell dan Unilever. Perusahaan-perusahaan
ini telah terdaftar secara internasional sejak tahun 1950-an dan telah
dipengaruhi oleh akuntansi luar negeri (Inggris dan AS).
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Regulasi Akuntansi di Belanda bersifat
liberal hingga tahun 1970 ketika Undang-undang Laporan Keuangan Tahunan (Act on Annual Financial Statements) diberlakukan,
Undang-undang tahun 1970 memperkenalkan audit wajib. Undang-undang tersebut
juga mendorong pembentukan kelompok Studi Akuntansi Tiga Pihak (Tripartie Accounting Study Group) yang
digantikan oleh Dewan Pelaporan Tahunan pada Tahun 1981. Undang-undang tersebut
dikembangkan oleh legislasi pada tahun 1983 untuk menyesuaikan dengan EU Fourth Directive, selanjutnya
dikembangkan lagi pada tahun 1988 untuk menyesuaikan dengan EU Seventh Directive.
Dutch
Accounting Standards Board (DASB) mengeluarkan pedoman pada prinsip
akuntansi yang dapat diterima (tidak diterima) secara umum, Dewan tersebut
memiliki anggota berasal dari tiga kelompok yang berbeda, yaitu:
1.
Penyusunan laporan keuangan (perusahaan)
2.
Pengguna laporan keuangan (perwakilan serikat buruh
dan analis keuangan)
3.
Auditor laporan keuangan (Institut Akuntansi Terdaftar
Belanda atau NIvRA)
DASB merupakan organisasi swasta yang
didanai oleh bantuan dari komunitas bisnis dan profesi audit. Aktivitasnya
diatur oleh Foundation for Annual
Reporting (FAR). DASB menggunakan kerangka kerja konseptual yang merupakan
translasi dari kerangka kerja IASB. Aturan akuntansi yang bisa dilaksanakan
secara hukum yaitu aturan yang diterapkan dalam keputusan laporan keuangan dan akuntansi
dari undang-undang sipil Belanda.
Audit merupakan sebuah profesi dengan
aturan sendiri di Belanda. Dewan pengaturnya adalah Netherlands Institute of Register Accountants (NIvRA). Dewan ini
bersifat otonomi dalam menyusun standar audit dan undang-undang profesionalnya
yang kuat dalam menentukan keadaan hukumnya. NivRA dilibatkan dalam segala
sesuatu yang berhubungan dengan akuntansi di Belanda. Dewan ini berpartisipasi
dalam DASB dan komisi-komisi yang berurusan dengan perubahan undang-undang
akuntansi dari undang-undang sipil.
Laporan Keuangan
Kualitas laporan keuangan Belanda
sangat seragam, laporan keuangan wajib harus disusun dalam bahasa Belanda,
namun dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman dapat diterima. Laporan
Keuangan harus memuat hal-hal berikut :
1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Catatan-catatan
4. Laporan Direksi
5. Informasi lain yang direkomendasikan
Sebuah laporan arus kas dianjurkan
untuk disertakan dan sebagian besar perusahaan Belanda menyertakannya. Catatan
harus menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam valuasi dan
penentuan hasil dan pemikiran di balik setiap perubahan akuntansi. Laporan
direktur membahas posisi keuangan menurut tanggal neraca dan kinerja selama
masa keuangan tersebut. Laporan ini juga memberikan informasi tentang kinerja
yang diharapka selama tahun keuangan yang baru dan komentar-komentar mengenai
setiap kejadian pasca penyusunan neraca. Informasi lain yang direkomendasikan
harus mencakup laporan auditor dan perkiraan keuntungan untuk tahun tersebut.
Pengukuran Akuntansi
Metode yang digunakan adalah metode
pembelian, goodwill merupakan selisih antara biaya akusisi dengan nilai wajar aset
dan kewajiban yang dibeli. Selisih ini dikapitalisasi dan diamortisasi
berdasarkan masa manfaat. Fleksibilitas Belanda dalam pengukuran akuntansi
dapat terlihat dalam izin penggunaan nilai lancar untuk aset berwujud seperti
persediaan dan aset yang didepresiasi. Perusahaan–perusahaan yang menggunakan
nilai lancar harus manyertakan informasi harga perolahan dalam catatannya.
Karena perusahaan–perusahaan Belanda
Memiliki Fleksibilitas dalam menerapkan aturan penghitungan, dapat diduga bahwa
terdapat kesempatan untuk melakukan manipulasi penghasilan. Pos–pos tertentu
dapat mengabaikan laporan laba rugi dan langsung disesuaikan terhadap cadangan
dalam ekuitas pemegang saham.
5. Inggris
Akuntansi di Inggris berkembang
sebagai sebuah ilmu tunggal, secara pragmatis merespons terhadap kebutuhan dan
praktik bisnis. Sejak tahun 1970-an, sumber paling penting untuk pengembangan
dalam undang-undang perusahaan adalah EU
Directives, terutama Fourth dan
Seventh Directive.
Warisan akuntansi Inggris pada dunia
sangatlah mendasar. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang
mengembangkan profesi akuntansi seperti yang kita kenal sekarang. Konsep
penyajian hasil dan posisi keuangan yang wajar (pandangan benar dan wajar) juga
berasal dari Inggris.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Dua sumber
utama standar akuntansi keuangan di Inggris adalah hukum perusahaan dan profesi
akuntansi. Undang-undang tahun 1981 menetapkan lima prinsip dasar akuntansi :
1.
Pendapatan dan beban harus disesuaikan dengan dasar
akrual
2.
Aset dan kewajiban dalam setiap kategori aset dan kewajiban
dinilai secara terpisah
3.
Prinsip konservatisme (kehati-hatian) diterapkan.
Khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan
kerugian yang ditemukan.
4.
Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten dari
tahun ke tahun
5.
Prinsip kelangsungan usaha diterapkan untuk perusahaan
yang menggunakan akuntansi
Companies Act pada tahun 1985
menggabungkan dan memperluas legislasi lebih awal dan diubah pada tahun 1989
untuk mengakui EU Seventh Directive.
Undang-undang ini mengharuskan adanya penggabungan laporan keuangan, walaupun
penggabungan sudah merupakan praktik standar. Ketentuan hukum merupakan sesuatu
yang umum dan memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan antar kasus.
Susunan standar Inggris berkembang
mulai dari rekomendasi prinsip-prinsip akuntansi hingga pada bentuk Accounting Standards Steering Committee
pada tahun 1970 dan berubah nama menjadi Accounting
Standards Committee (ASC). ASC meresmikan Statements on Standard Accounting Practice (SSAPs). Dearing Report, yang dikeluarkan tahun
1988, menyatakan ketidakpuasan dengan penyusunan standar yang ada. Companies
Act pada tahun 1989 tidak hanya menggabungkan EU Seventh Directive tapi juga membuat rekomendasi dearing report. Undang-undang tahun 1989
membuat Financial Reporting Council. FRC
menyusun kebijakan umum. Badan ini merupakan sebuah badan independen yang
anggota-anggotanya diambil dari profesi akuntansi, industri dan lembaga
keuangan.
Laporan Keuangan
Laporan keuangan Inggris termasuk
yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan umumnya mencakup :
1. Laporan Direksi
2. Laporan Laba dan Rugi dan Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan keseluruhan Laba dan Rugi
5. Laporan Kebijakan akuntansi
6. Catatan atas Referensi dalam
Laporan Keuangan
7. Laporan Auditor
Laporan
keuangan harus memberikan pandangan yang adil dan benar mengenai keadaan dan
keuntungan perusahaan. Untuk mencapai hal ini, informasi tambahan mungkin
diperlukan, dan dalam keadaaan tertentu persyaratannya bisa dikesampingkan.
Yang terakhir dikenal juga dengan “pengesampingan yang adil dan benar”.
Laporan
keuangan gabungan hanya diwajibkan untuk neraca perusahaan induk. Kendali
perusahaan cabang terjadi ketika
perusahaan induk memiliki kekuasaan untuk menggunakan pengaruh atau kendali
dominan pada perusahaan cabang, atau perusahaan induk dan cabang diatur dalam
dasar yang sama. Keistimewaan lain laporan keuangan Inggris adalah bahwa
perusahaan-perusahaan kecil dan menengah dibebaskan dari banyaknya kewajiban
laporan keuangan. Secara umum perusahaan-perusahaan kecil dan menengah
diizinkan untuk menyusun akun singkat dengan informasi minimum yang telah
ditentukan sebelumnya. Dan kelompok ini dibebaskan dari penyusunan laporan
keuangan gabungan.
Pengukuran Akuntansi
Inggris memperbolehkan adanya metode
akusisi dan merger dalam mencatat akuntansi untuk Penggabungan usaha. Namun
kondisi penggunaan metode merger begitu ketat sehingga hampir tidak pernah
digunakan. Dibawah metode akuisisi, goodwill dihitung sebagai selisih antara
harga pasar dari uang yang dibayarkan dan harga pasar dari aset bersih yang
diakuisisi. Goodwill diamortisasi dan dikapitalisasi selama kurang 20 tahun.
Aset-aset bisa dihitung pada harga perolehan, biaya sekarang atau gabungan
keduanya. Depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan dasar penghitungan
yang digunakan untuk aset-aset yang mendasarinya. Persediaan dihitung
berdasarkan nilai rendah atau nilai bersih yang dapat dicapai pada FIFO atau
dasar biaya rata-rata.
Pada Tahun 2003, Departemen
perdagangan dan Perindustrian mengumumkan bahwa mulai bulan Januari 2005,
Seluruh perusahaan Inggris diperbolehkan untuk menggunakan IFRS, selain GAAP.
Jadi, inisiatif Uni Eropa pada tahun 2005 untuk perusahaan-perusahaan Inggris
yang tidak terdaftar juga.
6. Amerika
Serikat
Akuntansi di Amerika Serikat diatur
oleh badan sektor khusus Swasta (Badan Standar Akuntansi Keuangan/FASB), akan
tetapi yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standardisasi mereka adalah
agensi kepemerintahan Securities dan
Exchange Commission (SEC). Hingga tahun 2002, Institut Sertifikasi
Akuntansi Publik Amerika (AICPA), sebagai badan khusus lainnya juga mengaudit
standardisasi mereka. Pada tahun tersebut, Public
Company Accounting Oversight Board (PCAOB) didirikan, dengan dewan yang
berwenang untuk mengeluarkan regulasi audit dan auditor perusahaan publik.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Sistem yang dianut Amerika Serikat
tidak memiliki persyaratan legal untuk publikasi mengenai laporan audit
periodik keuangan. Perusahaan di Amerika Serikat dibentuk di bawah hukum
negara, bukan hukum federal. Setiap negara bagian memiliki peraturan dasar
perusahaan sendiri. Oleh karena itu SEC memiliki yuridikasi terhadap
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pertukaran stok AS serta perusahaan
yang berdagang over-the-counter. Perusahaan
yang memiliki keuangan terbatas tidak memiliki kewajiban persyaratan untuk
laporan keuangan.
FASB dibentuk pada tahun 1973 dan pada
Desember 2006 telah mengeluarkan Laporan Standard Akuntansi Keuangan 158 (158 Statements of Financial Accounting
Standards/SFASs). Tujuan SFASs adalah menyediakan informasi yang berguna
untuk para investor. Penggunaan kerangka berfikir oleh FASB merupakan gambaran
pengaturan standardisasi yang cukup signifikan di Amerika Serikat. Konsep
laporan akuntansi keuangan (Statements of
Financial Accounting Concept) seterusnya menjadi fundamental sebagai
standar dasar akuntansi keuangan dan laporan.
Prinsip-prinsip akuntansi yang
diterima secara umum (GAAP) terdiri dari seluruh standar akuntansi keuangan, peraturan,
dan regulasi keuangan yang harus dipatuhi dalam menyusun laporan keuangan,
laporan keuangan seharusnya menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil
operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. SFASs
merupakan komponen utama dari GAAP. Regulasi akuntansi dan audit tersebut
mungkin lebih besar dan lebih detail secara substansi jika dibandingkan
percampuran negara lainnya. Dengan alasan tersebut, FASB dan SEC
mempertimbangkan untuk menggerakan GAAP AS dari standar berdasarkan aturan
terhadap standar berdasarkan prinsip.
Laporan keuangan
Tipe laporan keuangan tahunan pada
perusahaan besar di AS terdiri dari komponen berikut:
1.
Laporan manajemen
2.
Laporan auditor independen
3.
Laporan keuangan utama (laporan laba rugi, arus kas, laba
komprehensif, perubahan ekuitas pemegang saham)
4.
Diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi dan
kondisi keuangan
5.
Pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan dampak
kritis pada laporan keuangan
6.
Catatan atas laporan keuangan
7.
Perbandingan data keuangan tertentu selama lima atau
sepuluh tahun
8.
Data kuartal terpilih
Penggabungan laporan keuangan juga
dibutuhkan, dan laporan keuangan AS yang dipublikasikan biasanya tidak berisi
laporan parent-company-only (induk
perusahaan). Peraturan penggabungan tersebut membutuhkan penggabungan seluruh
anak perusahaan yang telah terkontrol. Laporan triwulan dibutuhkan untuk
perusahaan yang terdaftar pada bursa saham utama. Laporan semacam ini biasanya
hanya berisi laporan singkat saja, laporan keuangan yang belum diaudit serta
ringkasan laporan manajemen.
Pengukuran Akuntansi
Aturan pengukuran akuntansi di
Amerika Serikat mengasumsikan bahwa suatu entitas usaha akan terus
melangsungkan usahanya. Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas dan
pengakuan transaksi dan peristiwa sangat tergantung pada konsep penanding.
Penggabungan
Bisnis harus dihitung seperti sebuah
pembelian. Goodwill dikapitalisasi sebagai selisih antara harga pasar yang
dipertimbangkan dalam pertukaran dengan harga pasar dibawah aset bersih yang
diperoleh. Amerika Serikat bergantung pada harga perolehan untuk menilai aset
berwujud dan aset tidak berwujud. Penyesuaian nilai mata uang hanya
diperbolehkan setelah ada penggabungan bisnis (dihitung sebagai pembelian).
LIFO, FIFO, dan metode biaya rata-rata diperbolehkan dan telah digunakan secara
luas untuk penetapan harga persediaan. Surat-surat berharga yang dapat
dipasarkan memiliki nilai pasar jika surat-surat tersebut masuk dalam held-to-maturity dan dinilai pada harga
perolehan.
Sumber : Choi D.S. Frederick & Meek K. Gary. 2010. AKUNTANSI INTERNASIONAL, EDISI 6 BUKU 1. Jakarta : Salemba Empat.
http://syudas.blogspot.com/2010/03/sistem-akuntansi-di-beberapa-negara.html
Question corner:
"Menurut anda negara mana yang memiliki potensi besar mengalami perkembangan dan berpengaruh pada akuntansi internasional?"
*Explanation by Aulia Hasanah
Negara yang paling berpotensi memiliki perkembangan adalah Amerika Serikat. Karena GAAP dan FASB yang dibuat oleh Amerika Serikat sekarang digunakan sebagai standar dasar akuntansi keuangan dan pelaporan diseluruh dunia. (I like this argument)
*Explanation by Indah Nxanxuk
Terpilihnya ke 6 negara ini dalam akuntansi komparatif 1 adalah karena tiap2 negara ini memiliki keunggulan dan potensi lebih besar dari negara lainnya. Prancis terpilih karena negara inilah yang pertama kali menerbitkan Plan Comptible General, Jerman adalah negara pertama yang memasukan laporan auditor kedalam laporan keuangan, Jepang satu2nya negara yang praktik akuntansinya dipengaruhi oleh kuatnya kebudayaan dan menganut sistem keiretsu (adanya hubungan keterkaitan dan interaksi satu sama lain antar perusahaan-perusahaan besar di Jepang), Belanda adalah rumah bagi beberapa badan usaha multinasional besar, Inggris merupakan negara pertama yang mengembangkan profesi akuntansi, dan warisan akuntansi Inggris sangatlah mendasar. dan Amerika Serikat terpilih karena standar akuntansi yang dibuatnya dijadikan kiblat dalam penyusunan standar akuntansi dan pelaporan keuangan diseluruh dunia. Yang paling populer digunakan yaitu GAAP dan FASB. (i got it from text book (^,^)>.....)
*Additional by Ms.Ferra Maryana, SE. AK.
Persamaan dari ke 6 negara ini adalah kesamaan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap perkembangan akuntansinya yaitu sistem hukum. Sistem hukum yang umum digunakan ke 6 negara ini adalah hukum umum dan hukum kode.
klo mo liad bahannya dalam bentuk powerpoint download az disini >> klik disini
klo mo liad bahannya dalam bentuk powerpoint download az disini >> klik disini
Semoga Bermanfaat.. Amin.
